kekr 1

“Progress is impossible without change” (George Bernard Shaw). Peribahasa ini sepertinya paling cocok menggambarkan semangat yang menyeruak dalam pembahasan Forum KEKR & Rakorwil TPID Se-Kalimantan di Kota Pontianak pada 15-16 April 2015 lalu. Seluruh audiens yang hadir di Aula Keriang Bandong KPw BI Provinsi Kalimantan Barat sepakat bahwa untuk maju kedepan, Kalimantan harus melakukan perubahan berupa transformasi perekonomian serta mewujudkan interkonektivitas pengendalian inflasi daerah. Kegiatan yang dihadiri seluruh KPw BI di Regional III serta perwakilan Pemerintah Daerah Se-Kalimantan itu juga menyedot perhatian para akademisi, politisi, pelaku usaha, asosiasi, lembaga keuangan serta media.

Peluang di Tengah Tekanan

Forum KEKR Kalimantan yang diselenggarakan pada hari pertama menyoroti tentang struktur perekonomian Kalimantan yang masih banyak bergantung pada komoditas tambang yang tak dapat terbaharukan. Sebagaimana paparan Kepala Departemen Regional III Bp. Mahdi Mahmudy, porsi pertambangan dan industri migas memang mendominasi separuh dari PDRB Kalimantan. Namun selama ini nilai tambah sektor ini masih rendah karena diekspor mentah. Hal ini juga mengakibatkan perekonomian Kalimantan rentan terhadap gejolak perekonomian global karena tingginya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah seperti migas, batubara dan mineral. Nasib serupa juga dialami komoditas mentah hasil perkebunan seperti CPO dan karet yang juga merupakan andalan Kalimantan.

kekr 2

Untuk menjawab permasalahan ini, transformasi perekonomian menjadi berbasis industri bisa menjadi jalan keluar guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan UU Minerba bisa menjadi peluang bagi Kalimantan untuk meraup nilai tambah dari pengolahan komoditas mentah termasuk dari penyerapan tenaga kerja. Beberapa bahan mineral di Kalimantan yang dapat memberikan nilai tambah melalui industri antara lain dengan pengolahan bauksit menjadi alumina dan pengolahan bijih besi menjadi besi spons. Selain bahan mineral, industri hasil perkebunan juga cukup menjanjikan dengan melimpahnya hasil perkebunan Kalimantan, terutama kelapa sawit dan karet. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya SE. MM, di Kalimantan Barat sendiri sedang dibangun beberapa smelter alumina serta pabrik pengolahan CPO dan karet.

Dalam sambutannya sebagai tuan rumah, Kepala KPw BI Provinsi Kalimantan Barat Bp. Dwi Suslamanto menilai bahwa selain kesiapan infrastruktur, titik kritis transformasi perekonomian Kalimantan adalah pada kesiapan SDM Ahli yang banyak dibutuhkan dalam industri. Untuk itu, dalam mengubah Kalimantan dari daerah yang bergantung pada SDA (comparative advantage) menjadi daerah industri (competitive advantage) dibutuhkan peran setiap pihak baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, BUMN, pelaku usaha maupun perguruan tinggi.

kekr 2

 

Pada forum yang dipandu Redaktur Koran Sindo Bp. Masirom tersebut hadir pula sebagai pembicara Ir. Michael Jeno MM dari Komisi XI DPR RI dan Drs. Sumaedi Andono Mulyo MA. PhD dari Bappenas. Sebagai penanggap adalah Bp. Sain dari PT. PLN Pusat serta Dr. Aji Sofyan Effendi SE. MSi dari Universitas Mulawarman. Dari diskusi yang dilakukan juga mengemuka beberapa isu strategis seperti infrastruktur listrik. Meskipun penghasil minyak, gas dan batubara, tingkat elektrifikasi di Kalimantan belum optimal. Kedepannya, pembangkit listrik di Kalimantan juga akan menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga air. Di Kalimantan, tenaga air sebagai input listrik memiliki potensi sampai 21.600 MW namun masih belum banyak diberdayakan. Belum lagi potensi biodiesel dari kelapa sawit yang cukup prospektif.

Interkonektivitas dalam Pengendalian Inflasi Daerah

Selanjutnya di hari kedua digelar Rakorwil TPID Se-Kalimantan yang dihadiri ADG Bidang VI Bp. Hendar Harahap dan Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis MH. Perhatian tertuju pada tingkat inflasi di Kalimantan cenderung lebih tinggi daripada nasional. Senada dengan wilayah lainnya di Indonesia, tingkat inflasi di Kalimantan juga banyak didominasi oleh tekanan di sisi penawaran. Adapun penyumbang utamanya adalah bahan pangan strategis. Maka itu beberapa isu yang dibahas antara lain upaya mendorong ketahanan pangan melalui peningkatan produksi bahan pangan serta isu disparitas harga antar daerah.

kekr 3

Terkait dengan program ketahanan pangan, hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat Ir. Hazairin MS dan Direktur PT. Alfaafa Alam Daya Persada Dr. Ir. Nugroho Widiasmadi M.Eng. Keduanya merupakan inventor di bidang teknologi pertanian. Ir. Hazairin MS merupakan inventor dari Teknologi Hazton yaitu metode penanaman benih padi yang terbukti berhasil melipatgandakan hasil panen. Sedangkan Dr. Ir. Nugroho Widiasmadi M.Eng merupakan inventor Teknologi Mikrobakteri Alfaafa (MA-11) yang mampu memacu mikroba untuk merombak semua jenis material organik dalam waktu cepat sehingga dapat mempermudah pengolahan pupuk kompos oleh petani secara mandiri. Kedua teknologi tersebut rencananya akan dikombinasikan dan direplikasi di seluruh wilayah Kalimantan guna mendorong tingkat produksi bahan pangan terutama beras. ADG Bidang VI Bp. Hendar Harahap bahkan meminta agar teknologi tersebut dapat diujicobakan di seluruh Indonesia melalui TPID.

kekr 4

Untuk Teknologi Hazton sendiri sejak awal dilakukannya riset dan ujicoba pada tahun 2013 lalu telah mendapat dukungan penuh dari TPID Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Teknologi Hazton tengah direplikasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat dan bahkan telah menjalar ke beberapa wilayah lain di Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Selain itu banyak pula pihak yang telah ikut bersinergi dalam gerakan ini seperti TNI, BPTP dan Perguruan Tinggi. Sambutan dari para petani pun senada, hal ini amat terlihat dari tingginya animo terhadap jaringan komunikasi Komunitas Petani Padi Teknologi Hazton Se-Indonesia yang memanfaatkan media sosial.

Isu lain yang menyeruak dalam Rakorwil TPID Se-Kalimantan adalah terkait disparitas harga antar daerah. Dari paparan Pokjanas TPID yang diwakili Ibu Kiki Nindya Asih serta sharing oleh masing-masing TPID Provinsi Se-Kalimantan ditemukan bahwa disparitas harga antar kawasan di Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu solusi yang dibahas adalah program Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk meningkatkan akses/konektivitas dari sentra produksi kepada konsumen serta memotong rantai distribusi bahan pangan.

kekr 5

kekr 1

Sebagai langkah awal mewujudkan KAD, seluruh TPID Se-Kalimantan sepakat untuk melakukan pemetaan berdasarkan surplus defisit di masing-masing daerah. Selain itu disepakati pula oleh masing-masing TPID untuk menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam menyusun program kerja yang lebih terencana. Harapannya, rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat memecah bottleneck interkonektivitas antar daerah. Semoga.