Informasi harga komoditas dapat diakses oleh masyarakat melalui SMS (Short Message Service) dengan format penulisan sebagai berikut :

Untuk mengetahui harga komoditas di kota / kabupaten tertentu

format : HARGA(pagar)NAMA KOMODITAS(pagar)NAMA KOTA atau KABUPATEN
contoh : HARGA#BERAS#PONTIANAK

 

Format SMS yang telah dituliskan dapat dikirim ke :

08 222 666 3322

* Diinformasikan bahwa format penulisan SMS ini tidak terpengaruh pada besar kecilnya huruf pada SMS. Tarif SMS normal, tergantung dari provider yang dipergunakan.

  

 Daftar format penulisan SMS beberapa nama komoditas utama :

Nama KomoditasFormat penulisan SMS
Beras beras
Gula pasir gula
Minyak goreng minyakgoreng
Daging ayam (ayam boiler, ayam kampung) dagingayam
Daging sapi (lokal murni) dagingsapi
Telur ayam (ayam boiler, ayam kampung) telur
Tepung (kompas, segitiga biru, gatot kaca ) terigu
Kacang (kedelai, tanah, hijau) kacang
Cabai (cabai merah, cabe rawit) cabai
Bawang (bawang merah, bawang putih) bawang

Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.
Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

  1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik www.bps.go.id ]
  2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :

  1. Kelompok Bahan Makanan
  2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
  3. Kelompok Perumahan
  4. Kelompok Sandang
  5. Kelompok Kesehatan
  6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
  7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.
Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

 

Transmisi Kebijakan Moneter

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).
Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.

Selengkapnya: EdukasiPada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.
Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.
Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.
Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan tarnsmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

Peran daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan (supply side shocks). Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah. Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar.

Dalam rentang 10 tahun terakhir dapat terlihat bahwa pergerakan inflasi yang signfikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga (administered prices) dan lonjakan harga komoditas pangan (volatile foods). Karakteristik inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan di sisi pasokan (supply side) tersebut menyebabkan upaya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter, melainkan diperlukan adanya suatu paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan daerah. Hal ini menjadi latar belakang ditempuhnya strategi penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) hingga Pemerintah Daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Keberadaan forum koordinasi dalam wadah TPID di berbagai daerah menjadi sangat strategis di tengah semakin besarnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

 

Tugas TPID

Dalam melaksanakan fungsinya, TPID memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

  1. Mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi;
  2. Menjelaskan kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan dari masing-masing anggota kepada TPID;
  3. Merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian target inflasi;
  4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi;
  5. Melakukan diseminasi target dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat;
  6. Memberikan usulan target inflasi sesuai dengan periode yang ditetapkan;
  7. Melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan pemantauan dan pengendalian inflasi.

 

Koordinasi Lintas Instansi Dalam Pengendalian Inflasi

Selengkapnya: Pengertian TPID

 

Sesuai dengan fungsinya sebagai tim yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas perkembangan harga barang dan jasa, TPID Provinsi NTT sepanjang tahun 2013 melakukan berbagai upaya, antara lain berupa :

  1. Rapat Teknis sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 18 Februari 2013, 27 Juni 2013, 3 Juli 2013, dan 2 Oktober 2013;

  2. Rapat Pleno sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 26 Februari 2013;

  3. Rapat Sosialisasi Pembentukan TPID Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 14 juli 2013;

  4. Pemantauan Harga Pangan Strategis sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2013;

  5. Rapat Koordinasi Pembentukan TPID Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013;

  6. Rapat Koordinasi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 4 - 6 September 2013.

Berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan dan diskusi yang dilakukan pada setiap pertemuan TPID, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

No.

Isu Strategis atau Permasalahan

Upaya yang Telah Dilakukan dalam Mengatasi Permasalahan

1

 

Terbatasnya jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Provinsi NTT, terlebih lagi pasca pailitnya Batavia Air.

Mendorong Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Provinsi NTT.

Mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada ketua komisi V DPR-RI yang berisi permintaan agar range batas bawah dan batas atas tarif transportasi udara untuk wilayah Provinsi NTT dapat diperkecil.

2

Gudang penerima di pelabuhan yang beroperasi terbatas (dari sisi kapasitas dan jam kerja)

Menghimbau para pelaku usaha untuk menambah jam kerja di gudang penerima yang disesuaikan dengan jam kerja pihak pelabuhan.

Mendorong pelaku usaha dan pemerintah untuk menambah depo kontainer (lapangan penumpukan) atau gudang di luar pelabuhan Tenau.

Mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berisi permintaan untuk penambahan fasilitas sandar kapal atau perpanjangan dermaga di Pelabuhan Tenau Kupang.

3

Biaya transportasi ke Provinsi NTT yang tinggi

Mendorong pelaku usaha di daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah, sehingga dapat mengurangi pengiriman peti kemas kosong dari Provinsi NTT yang tentunya akan menekan tarif biaya pengangkutan peti kemas.

4

Asymmetric Information mengenai harga komoditas

Membentuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

5

Kerja sama antar daerah dalam rangka memenuhi pasokan barang

Telah dilakukan pemetaan terhadap kondisi surplus/defisit komoditas pada setiap kabupaten/kota di Provinsi NTT.

6

Pembentukan TPID Kabupaten/Kota

Sudah dilakukan koordinasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

7

Menjaga ketersediaan stok BBM

Penertiban penyaluran BBM SPBU dan pembatasan pembelian dengan jerigen.

8

Penguatan ketahanan pangan

Pengembangan lumbung pangan dan sosialisasi konsumsi pangan lokal.